Tindak Lanjuti Unras PMII DPRD Mamuju Tengah Panggil Kadis PMD Dan APDESI

Mamuju Tengah - Menindak lanjuti Aksi Unjuk Rasa (Unras) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang mamuju Tengah terkait  tuntutan yang dilayangkan terhadap Dinas PMD berapa hari yang lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kadis PMD Dzulkifli dengan Perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju Tengah diruang Komisi I, Kamis 13/10/2022.

Baca juga: Puteri Komarudin Imbau BTN Penuhi Kebutuhan Rumah Bagi Milenial

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi ll Fathahuddin Al Gafiqhi didampingi anggota DPRD Abdillah Adhin, Herlina, Marsudi dan Sekretaris Dawan Mahyuddin S.Ag, M.Pd

Fathahuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Mahasiswa sudah melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah tentu ini akan menjadi hal yang baik bagi kami kedepannya.

Baca juga: Fraksi Gerindra Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah 2021

“Kami Lembaga DPRD terbuka bagi siapa saja yang ingin membuat kritik membangun terhadap kita karena itu meman perangnya Masyarakat, “ucapnya.

Lanjut ia mengatakan Kami sudah melakukan audiens Rapat Dengar Pendapat (RDP), kami undang dinas terkait seperti PMD dan Kepala Desa kami tuntaskan semua hari ini.

Baca juga: Haerul Amri Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Wisata Religi

Ditempat yang sama Kadis PMD Dzulkifli Menuturkan bahwa dirinya tidak anti kritik, melainkan ini menjadi cambuk untuk berbuat lebih baik kedepan.

“Ini Demokrasi, bebas untuk menyampaikan pendapat, ini sah-sah saja, kami tidak anti kritik namun ini menjadi momen kami untuk mengevaluasi diri, ” Tuturnya.

Baca juga: Supriansa: Komisi III DPR RI Dukung Pengadaan Kapal Cepat di Wilayah Perbatasan

Lanjut ia mengatakan bahwa tidak mungkin ada aksi dari teman-teman PMII jika memang tidak ada masalah yang harus dibenahi.Terkait intervensi program Desa itu hal yang wajar karena Dinas PMD merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Intervensi itu pastilah, karena ada program Nasional dan arah pembangunan Pemda Mamuju Tengah , tetapi terkait hal-hal yang lain kami tidak boleh mengintervensi, itu hak masing-masing Desa, ” jelasnya.

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan

Ia mengharapkan agar kedepannya Dinas PMD Mamuju Tengah mampu berbuat yang lebih baik dan mampu mengevaluasi diri.

Sementara Plt. Ketua DPD APDESI Mamuju Tengah Alimuddin S.Sos Menyikapi tuntutan massa aksi PMII dugaan adanya program titipan di Desa dan anggaran dana BUMDes.

Seharusnya mahasiswa, ketika hendak malaksanakan aksi demosterasi harus menyampaikan sesuai data.

“Apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa sama sekali tidak ada yang terjadi di Desa dan sama sekali tidak benar, “ Tegas Alimuddin.

Lanjut ia menambahkan makanya Kami Dari Pemerintah Desa membuat Petisi dan tidak setuju dengan tuntutan yang yang dilakukan oleh PMII Mamuju Tengah.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Setujui Anggaran Kemenkeu Tahun 2023 Sebesar Rp45 Triliun

“Kami juga butuh kritikan sebab dalam membangun tidak cukup dengan Pemerintah Desa, namun membutuhkan semua pihak agar lebih maju, “ Tutupnya.